maiancheckout.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) sebesar 181.431 kiloliter (KL) pada tahun 2026. Penetapan ini meningkat sekitar 2% dibanding realisasi pemanfaatan BBM subsidi tahun 2025 yang mencapai 177.930 KL.
Kuota BBM Subsidi Disesuaikan Dengan Jumlah Kapal
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, menjelaskan bahwa kenaikan kuota ini sejalan dengan penambahan kapal penumpang PELNI. “Jumlah kapal meningkat dari 25 pada 2025 menjadi 26 kapal di 2026, dengan rute khusus angkutan penumpang,” kata Wahyudi saat kunjungan ke Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (6/1).
Penyesuaian kuota ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan BBM kapal penumpang terpenuhi secara optimal. Dengan peningkatan armada, BPH Migas memastikan layanan transportasi laut tetap aman dan lancar, terutama pada periode padat arus penumpang.
Baca juga: “Prabowo Resmikan Satgas Kuala untuk Sungai dan Pengolahan Air”
Monitoring Bunkering Bersama PELNI
BPH Migas dan PELNI melakukan pengawasan bersama pemanfaatan BBM subsidi. Direktur Utama PT PELNI, Tri Andayani, menyampaikan bahwa monitoring ini menjadi strategi penting. “Kegiatan ini memastikan proses bunkering berjalan lancar selama periode arus balik Natal dan Tahun Baru 2025/2026,” ujarnya.
Proses monitoring dilakukan di KM Sangiang, Pelabuhan Bitung. Kegiatan ini juga meninjau ketersediaan BBM di kapal penumpang dan kapal perintis, agar pasokan tetap terjaga selama peak season.
Kebutuhan BBM Kapal Selama Nataru
Selama periode Nataru 2025/2026, kebutuhan BBM untuk 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis diperkirakan mencapai 17.000-18.000 KL, meningkat 9-12% dibanding periode reguler. PELNI mengoperasikan total 84 armada dengan 32 homebase bunkering di seluruh Indonesia.
Untuk memastikan suplai BBM tetap optimal, PELNI menambah dua titik bunkering sementara di Ambon dan Bitung selama peak season. Hal ini memungkinkan pengisian bahan bakar cepat dan mengurangi risiko kekurangan pasokan.
Kolaborasi BPH Migas dan PELNI Tingkatkan Efisiensi
Kolaborasi BPH Migas dan PELNI tidak hanya memastikan pasokan BBM berjalan lancar. Langkah ini juga meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan subsidi. Wahyudi Anas menekankan, “Pengawasan ini akan membantu memantau realisasi kuota, sehingga subsidi tepat sasaran.”
Selain itu, pemanfaatan data armada dan laporan real-time memungkinkan BPH Migas menyesuaikan kuota jika ada kebutuhan mendesak, terutama saat lonjakan arus penumpang nasional.
Dampak Positif Kuota BBM Subsidi
Kuota BBM subsidi 181.431 KL ini mendukung keberlanjutan transportasi laut di Indonesia. Dengan jumlah kapal yang bertambah, masyarakat tetap memperoleh layanan transportasi penumpang yang aman dan terjangkau.
Selain itu, pengawasan ketat dan distribusi terencana membantu PELNI menghindari pemborosan BBM subsidi dan menjaga stabilitas operasional armada. Hal ini sejalan dengan target BPH Migas untuk efisiensi energi dan transparansi penggunaan subsidi.
Pandangan Kedepan
BPH Migas menegaskan bahwa pengawasan kuota BBM subsidi akan terus dilakukan sepanjang 2026. Penyesuaian kuota akan dilakukan jika terjadi perubahan jumlah kapal atau rute baru.
Tri Andayani menambahkan, “Kami berkomitmen memastikan semua kapal penumpang dan perintis tetap beroperasi lancar sepanjang tahun, dengan BBM subsidi mencukupi.”
Dengan langkah strategis ini, pemerintah melalui BPH Migas dapat menjamin transportasi laut tetap andal, mendukung mobilitas nasional, dan memaksimalkan penggunaan BBM subsidi secara efisien.
Baca juga: “Kunjungi Pertamina Patra Niaga Sulut, BPH Migas Cek Dapur Energi Kawasan Timur”
